sarabachannel.com, Donggala –
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Donggala dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Selat Makassar.
Menurut Andhika, langkah yang diambil Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, sudah tepat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya kira, upaya Bupati Donggala itu sudah benar. Selama ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah belum dicermati dengan seksama, khususnya terkait hak wilayah terdampak,” ujar Andhika, Selasa (1/7).
Ia menjelaskan bahwa dalam undang-undang tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa daerah yang terdampak pengelolaan migas—bukan hanya daerah penghasil—berhak atas DBH.
“Aturannya sudah jelas, Dana Bagi Hasil dari migas juga mengatur bagian untuk wilayah terdampak. Ini adalah dasar hukum yang kuat bagi Donggala untuk memperjuangkan haknya,” tambahnya.
Putra mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah itu juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor jarak dan kedekatan wilayah dengan lokasi eksplorasi migas. Ia mengutip ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 serta PMK Nomor 91/PMK.07/2007 yang mengatur bahwa wilayah yang terdampak langsung dan memiliki kedekatan geografis harus diikutsertakan dalam pembagian hasil sumber daya alam.
Andhika juga mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan SKK Migas, agar segera merespons aspirasi Pemerintah Kabupaten Donggala secara terbuka dan konstruktif.
“Kalau kita lihat pada peta zonasi, wilayah Donggala jelas berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang menjadi fokus eksploitasi migas. SKK Migas harus duduk bersama dengan Pemkab Donggala dan daerah lainnya agar ada transparansi dalam persoalan ini,” ujarnya.
Andhika bahkan mengusulkan agar dibuka ruang dialog yang melibatkan semua daerah yang berbatasan dengan kawasan eksplorasi migas, termasuk provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat, guna menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama ke depan.
Dukungan dari Senator muda tersebut menjadi semangat baru bagi Pemerintah Kabupaten Donggala dalam memperjuangkan keadilan fiskal dan pengakuan sebagai wilayah terdampak pengelolaan migas nasional.