PALU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Kantor DPD Gerindra Sulteng, Sabtu (14/2/2026).
“Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sulawesi Tengah, anggota legislatif provinsi, serta perwakilan kabupaten/kota menghadiri Rakerda tersebut.” Agenda ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat soliditas partai dan memantapkan langkah menghadapi agenda politik mendatang.
Kehadiran Moh. Irwan Lapatta dalam kegiatan itu turut menarik perhatian publik. Irwan yang dikenal sebagai mantan Bupati Sigi sekaligus pernah menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Sigi, memunculkan spekulasi mengenai status politiknya di Partai Gerindra.
Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, bahkan secara terbuka menyambut kehadiran Irwan sebagai tambahan kekuatan bagi partai.
“Selamat datang saudara Mohamad Irwan Lapatta dalam keluarga besar Partai Gerindra Sulawesi Tengah. Ini tentu menambah kekuatan dan semangat baru bagi kita semua,” ujar Longki dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).
Irwan Lapatta menegaskan bahwa dirinya belum resmi menjadi kader Gerindra. Ia menyebut keanggotaan baru sah setelah partai menerbitkan SK.
“Saya ingin meluruskan bahwa sampai hari ini saya belum menjadi anggota Partai Gerindra. Secara formal, keanggotaan itu sah apabila sudah ada SK. Selama SK belum terbit, berarti saya belum tercatat sebagai anggota partai politik mana pun,” tegas Irwan.
Ia menjelaskan keterlibatannya saat ini masih sebatas membantu pembentukan kepengurusan organisasi sayap Gerindra, yakni SATRIA, yang bersifat kemasyarakatan atau ormas, bukan struktur partai politik secara langsung.
“Posisi saya bukan sebagai anggota partai, tetapi di sayap partai seperti SATRIA, PIRA, GEMIRA, GEKIRA, dan TIDAR. Jadi jangan dimaknai lain,” ujarnya.
Dengan adanya pernyataan tersebut, status Irwan Lapatta di lingkungan Partai Gerindra Sulawesi Tengah masih menunggu kepastian secara administratif, meski kehadirannya dalam forum resmi partai telah memunculkan berbagai spekulasi politik