Gubernur Sulteng Pastikan Kapal Penumpang Tetap di Pelabuhan Pantoloan
Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan aktivitas kapal penumpang tetap beroperasi di Pelabuhan Pantoloan. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah saat menemui masyarakat Pantoloan yang menyuarakan aspirasinya secara terbuka.
Di hadapan warga, Gubernur menegaskan tidak akan ada pemindahan kapal penumpang dari Pelabuhan Pantoloan. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat.
Proses penandatanganan berlangsung terbuka dan disaksikan Kapolda Sulawesi Tengah serta Pangdam.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Perjuangan Masyarakat Pantoloan Zulkarnain, unsur LPM, tokoh masyarakat, perwakilan buruh, PT Pelindo, PT PELNI, KSOP Teluk Palu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, serta Koordinator Lapangan aksi, Wahyudin.
Penyampaian aspirasi warga berlangsung dalam suasana tertib dan damai. Aksi tersebut menjadi wadah komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah, dengan mengedepankan dialog dan musyawarah tanpa gesekan.
Suasana kebersamaan semakin terasa saat Gubernur, unsur TNI–Polri, dan masyarakat Pantoloan makan bersama. Momen tersebut mencerminkan kedekatan antara pemimpin dan rakyat dalam menyelesaikan persoalan secara humanis.
Perjuangan masyarakat Pantoloan sendiri telah berlangsung melalui proses panjang, mulai dari diskusi, pengkajian, hingga audiensi dengan berbagai pihak terkait. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan pelabuhan sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian warga.
Masyarakat Pantoloan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang ikut mengawal aspirasi mereka. Namun, mereka menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kesadaran dan persatuan warga Pantoloan dalam menjaga hak-hak dasarnya.
Ketua Perjuangan Masyarakat Pantoloan mengapresiasi langkah Gubernur Sulawesi Tengah yang hadir langsung dan memberikan kepastian di hadapan masyarakat.
Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa dialog terbuka dan persatuan masyarakat mampu melahirkan keputusan yang adil serta menjaga keberlangsungan hidup warga Pantoloan.
Keputusan ini dinilai menjadi bukti bahwa dialog dan persatuan masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.