Kasus ISPA Melonjak di Kawasan Nikel, DPRD Sulteng Desak Audit Lingkungan Morowali
PALU — Lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di sejumlah wilayah industri nikel Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat sorotan dari DPRD Sulteng.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng, Muhammad Safri, meminta pemerintah tidak hanya melihat peningkatan kasus ISPA sebagai persoalan layanan kesehatan, tetapi juga menelusuri kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri.
Safri mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melakukan audit lingkungan secara menyeluruh di kawasan industri nikel, khususnya di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Menurutnya, audit diperlukan untuk memastikan aktivitas industri tidak berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
“Ini sinyal darurat kesehatan masyarakat. Sebuah peringatan keras bahwa ada masalah serius yang sedang dibiarkan,” ujar Safri dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Selasa (6/10/2026).
Ia mengatakan pemeriksaan lingkungan tidak boleh berhenti pada dokumen administratif perusahaan. Pemerintah perlu memeriksa kualitas udara, sumber emisi, pengelolaan limbah, hingga dampak aktivitas industri terhadap permukiman warga.
Sorotan tersebut diperkuat dengan data yang tercantum dalam Kajian Studi Dampak Industri Nikel terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirilis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2026.
Dalam kajian tersebut, hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup menjadi bagian dari persoalan yang terdampak aktivitas industri nikel di Morowali dan Morowali Utara.
Data Dinas Kesehatan Sulteng yang dicantumkan dalam kajian itu menunjukkan terdapat 305.191 kasus ISPA, meningkat dari 262.160 kasus pada tahun sebelumnya.
Morowali menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus cukup tinggi, yakni mencapai 57.190 kasus. Sebagian kasus ditemukan di wilayah yang berdekatan dengan kawasan industri pemurnian nikel.
Safri menilai angka tersebut perlu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan lebih serius terhadap kondisi lingkungan di kawasan industri.
“Jangan sampai kita sibuk menghitung nilai investasi, tapi lupa menghitung berapa besar beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat di sekitar kawasan industri,” katanya.
Tak hanya Morowali, persoalan serupa juga terjadi di Morowali Utara.
Safri mengungkapkan, data Dinas Kesehatan Morowali Utara pada Januari 2026 mencatat rata-rata 78 hingga 88 kasus ISPA per hari. Data tersebut dihimpun dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, praktik mandiri dokter hingga fasilitas kesehatan lainnya.
Menurut Safri, kondisi tersebut perlu ditelusuri dengan pendekatan lintas sektor. Pemerintah tidak boleh memisahkan persoalan kesehatan masyarakat dari aktivitas industri yang berlangsung di wilayah tersebut.
Ia juga meminta Tim Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) KLH/BPLH memperkuat pengawasan dan memastikan penegakan hukum lingkungan berjalan konsisten.
“Penegakan hukum lingkungan harus adil dan konsisten. Jangan hanya tegas di pusat, tapi longgar di daerah,” tegasnya.
Safri menekankan, desakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi maupun hilirisasi nikel. Namun, pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Ia meminta pemerintah membuka data kualitas udara serta hasil pengawasan lingkungan di kawasan industri kepada publik.
Menurutnya, keterbukaan data penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi udara yang mereka hirup sekaligus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban lingkungan.
“Kalau pemerintah yakin pengawasan sudah berjalan baik, buka datanya kepada masyarakat. Jangan sampai rakyat hanya mengetahui hasil investasinya, tetapi tidak mengetahui risiko kesehatan yang mereka tanggung,” pungkas Safri.