Musliman Dukung Bahlil Kawal Hilirisasi, Tekankan Koordinasi Lintas Kementerian
PALU – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, mendukung penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia menilai koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar program hilirisasi nasional berjalan terpadu dan memberikan manfaat bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Musliman, yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulteng dari Fraksi Golkar, menilai keberadaan menteri koordinator yang membidangi hilirisasi penting untuk menyelaraskan kebijakan di sektor pertanian, perindustrian, pertambangan, dan energi.
Menurutnya, program hilirisasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang jelas. Koordinasi diperlukan agar kebijakan investasi, perizinan, hingga pembangunan industri pengolahan dapat berjalan secara terpadu.
"Hilirisasi itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus terkoordinasi. Kalau menteri koordinator memegang kendali hilirisasi, maka apa yang dikerjakan oleh kementerian pertanian tentang hilirisasi, sektor perindustrian, hingga pertambangan bisa masuk dalam satu koordinasi yang terpadu," ungkap Musliman saat diwawancarai, Jumat (16/10/2026).
Dikutip dari Tribun Palu, Musliman juga menyoroti potensi hilirisasi di Kabupaten Morowali, khususnya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik dalam skala besar. Ia berharap pengembangan industri tersebut mampu memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia, bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok negara lain.
Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola melalui kebijakan hilirisasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan masyarakat di daerah penghasil.
Selain koordinasi antarkementerian, Musliman menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai diperlukan agar pelaksanaan program hilirisasi dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan.
Ia mengatakan DPRD dari berbagai provinsi penghasil nikel siap mendampingi dan memberikan dukungan kepada pemerintah pusat untuk menyukseskan program hilirisasi nasional.
"Harapan kita, Indonesia bisa benar-benar mandiri secara ekonomi lewat hilirisasi ini. Kita tidak ingin Indonesia terus bergantung pada pihak asing, dan daerah-daerah penghasil siap berkolaborasi menyukseskan visi besar kemandirian bangsa tersebut," pungkasnya.