Palu — Tongkat estafet kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tengah resmi beralih kepada Gufran Ahmad setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII KADIN Sulawesi Tengah yang digelar di Grand Sya Hotel, Rabu (20/05/2026).
Pemilihan Ketua KADIN Sulawesi Tengah berlangsung kompetitif dengan menghadirkan tiga kandidat. Gufran Ahmad berhasil keluar sebagai pemenang setelah melalui proses pemungutan suara melawan Endy Hermawan dan M Nur Dg Rahmatu.
Berdasarkan hasil akhir penghitungan suara, Gufran Ahmad memperoleh dukungan terbanyak dengan raihan 30 suara, disusul Endy Hermawan dengan 27 suara, sementara M Nur Dg Rahmatu memperoleh tiga suara. Dengan hasil tersebut, Gufran Ahmad resmi dipercaya memimpin KADIN Sulawesi Tengah untuk periode 2026–2031.
Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Gufran Ahmad menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan kepadanya selama proses Musprov berlangsung. Ia menilai hasil tersebut merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara kolektif demi kemajuan organisasi dan dunia usaha di Sulawesi Tengah.
“Alhamdulillah, saya bersyukur atas amanah besar ini. Ini bukan kemenangan pribadi, tetapi kemenangan bersama seluruh keluarga besar KADIN Sulawesi Tengah yang menginginkan organisasi ini semakin solid dan memberi manfaat nyata bagi dunia usaha di daerah. Saatnya KADIN Sulawesi Tengah menjadi lebih baik lagi,” ujar Gufran.
Pada kesempatan tersebut, Gufran juga menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada ketua sebelumnya, M Nur Dg Rahmatu, atas dedikasi dan kontribusinya selama memimpin organisasi. Menurutnya, perjalanan dan capaian KADIN Sulawesi Tengah hingga saat ini tidak terlepas dari pengabdian kepengurusan sebelumnya.
“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kakanda saya, Nur Rahmatu, atas pengabdian yang begitu luar biasa dalam membawa KADIN Sulawesi Tengah ini. Saya berharap beliau tetap mengawal dan membantu kami pada kepengurusan ke depan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk membangun KADIN yang lebih kolaboratif serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.