DPRD Sulteng Kawal Kesepakatan Penyelesaian Konflik Lahan LIK Tondo

PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah turut mengawal penyelesaian konflik lahan warga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Hal itu ditandai dengan kehadiran Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, yang mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam penandatanganan berita acara kesepakatan antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (9/11/2026).

Kesepakatan tersebut difasilitasi Gubernur Sulteng Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Turut hadir Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Eva Bande, serta sejumlah unsur pemerintah dan pihak terkait.

Dalam kesepakatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga (KK) terdampak, termasuk menyediakan jaringan air bersih dan listrik.

Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo. Setiap keluarga akan mendapatkan tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Lahan tersebut harus dipastikan dalam kondisi clear and clean atau bebas sengketa. Pengukuran dan pemetaan dilakukan BPN Kota Palu, sedangkan perusahaan bertanggung jawab memasang batas tanah dan menerbitkan peta bidang paling lambat 10 November 2026.

Proses pemindahan warga dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Februari hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga akan memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.

Kehadiran DPRD Sulteng menjadi bagian dari upaya mengawal penyelesaian persoalan lahan agar kesepakatan seluruh pihak dapat terlaksana dan hak-hak warga terdampak terpenuhi.