Senin, 23 November 2026
Iklan
Iklan
Iklan
Iklan

Wiwik Jumatul Rofi’ah Dorong Perda Perlindungan Keluarga Lebih Terarah

Wiwik Jumatul Rofi’ah Dorong Perda Perlindungan Keluarga Lebih Terarah
Foto: MAL

PALU – Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, mendorong agar penyusunan regulasi tentang perlindungan keluarga dan masyarakat memiliki fokus yang lebih spesifik agar dapat menjawab persoalan sosial secara tepat.

Wiwik yang juga merupakan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng mengusulkan agar substansi regulasi diarahkan pada upaya pencegahan perilaku seksual berisiko serta penanganan persoalan penyimpangan seksual.

Menurutnya, pembahasan regulasi perlu dipersempit agar memiliki arah kebijakan yang jelas dan dapat menjadi instrumen perlindungan keluarga serta masyarakat.

“Saya minta agar kita fokus saja pada perlindungan keluarga dan masyarakat dalam kesejahteraan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Jadi khusus perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual,” ujar Wiwik, dikutip dari Media Alkhairaat.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 yang berlangsung di Ruang Baruga DPRD Sulteng, pekan lalu. Pertemuan itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas arah pembentukan regulasi daerah.

Wiwik menilai, rumusan awal mengenai perlindungan keluarga dan masyarakat masih memiliki ruang lingkup yang terlalu luas. Karena itu, diperlukan penajaman materi agar kebijakan yang disusun lebih terukur dan sesuai dengan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data terukur, kajian akademis, serta masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan tenaga ahli sebagai landasan penyusunan regulasi.

Selain pencegahan, Wiwik turut mendorong pendekatan edukasi, rehabilitasi, dan pendampingan dalam penanganan persoalan tersebut. Menurutnya, regulasi yang disusun tidak semestinya hanya berorientasi pada pemberian sanksi.

“Saya juga ingin menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi dan edukasi dalam penanganan persoalan yang menjadi perhatian tersebut. Sebab tujuan regulasi ini nantinya, bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan menyiapkan langkah pencegahan dan pendampingan,” katanya,

Ia berharap, pembahasan Propemperda 2027 dapat menghasilkan regulasi yang lebih terarah dengan mengutamakan perlindungan keluarga, edukasi, serta upaya pencegahan di tengah masyarakat.