Bapemperda DPRD Sulteng Evaluasi Ketentuan Pidana dalam Sejumlah Perda

PALU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mengkaji ulang ketentuan pidana dalam sejumlah peraturan daerah (Perda). Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Evaluasi tersebut digelar di Kantor DPRD Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Jumat (13/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi produk hukum daerah agar tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kajian tersebut, Bapemperda menelaah kembali sejumlah ketentuan pidana yang tercantum dalam Perda, terutama yang perlu disesuaikan dengan perubahan ketentuan hukum pidana di tingkat nasional.

Penyesuaian ini dinilai penting untuk memastikan regulasi daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.