DPRD Sulteng Finalisasi Delapan Ranperda untuk Propemperda 2027

PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 bersama 16 organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Baruga, Gedung B Lantai III DPRD Sulteng tersebut membahas pemantapan delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang direncanakan masuk dalam Propemperda 2027.

Dalam pembahasan tersebut, kesiapan anggaran dan kelengkapan naskah akademik menjadi perhatian utama guna memastikan setiap usulan memiliki kesiapan dalam proses pembentukan regulasi daerah.

Lima dari delapan Ranperda tersebut merupakan prakarsa DPRD Sulteng, sementara tiga lainnya berasal dari usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan pengusulnya, Komisi I, II, dan III masing-masing menyumbangkan satu Ranperda, sedangkan dua usulan lainnya diajukan oleh Komisi IV.

Adapun materi Ranperda yang diusulkan mencakup perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, penyelenggaraan pertanian, tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta bantuan hukum.

Usulan lainnya meliputi Ranperda tentang perlindungan masyarakat dan keluarga dalam pencegahan serta penanganan perilaku seksual, perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta perubahan Perda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Di luar delapan Ranperda tersebut, Propemperda 2027 juga mencantumkan tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka. Ketiganya berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.

Melalui rapat finalisasi ini, Bapemperda DPRD Sulteng bersama OPD terkait mematangkan daftar prioritas pembentukan regulasi daerah agar penyusunan Propemperda 2027 lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tengah.