Hidayat Pakamundi Kawal Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Sulteng

PALU – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, menegaskan komitmennya mengawal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikan menyusul audiensi bersama Forum Masyarakat Disabilitas Sulawesi Tengah Bersatu (Formadistu), Selasa (10/11/2026).

Hidayat mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan Formadistu menjadi perhatian serius DPRD, terutama terkait akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

“Banyak aspirasi yang mereka sampaikan. Ini menjadi perhatian serius kami untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, DPRD Sulteng telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasi aturan tersebut dinilai belum berjalan optimal.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah rencana aksi daerah yang belum terlaksana, termasuk penyediaan fasilitas inklusif di rumah sakit, sekolah, dan ruang publik.

Selain itu, Formadistu juga menyoroti belum terpenuhinya ketentuan kuota minimal 2 persen tenaga kerja penyandang disabilitas di dunia usaha.

Menanggapi hal tersebut, Hidayat menyatakan Komisi IV DPRD Sulteng akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya pelaksanaan program dan alokasi anggaran.

“Kami akan mengevaluasi OPD terkait, terutama soal alokasi anggaran dan program kerja. Data yang valid sangat menentukan ketepatan sasaran bantuan,” tegasnya.

Hidayat juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pendataan penyandang disabilitas agar program bantuan lebih tepat sasaran. Ia turut menegaskan pentingnya aksesibilitas dalam pembangunan fasilitas publik, termasuk gedung baru DPRD Sulteng.