Mahfud Masuara Ingatkan Ranperda Sulteng Harus Lindungi Hak Masyarakat

PALU – Penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) di Sulawesi Tengah tidak cukup hanya memperhatikan aspek hukum dan substansi. Setiap aturan juga harus memastikan terpenuhinya hak masyarakat serta tidak membuka ruang terjadinya diskriminasi.

Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Rabu (11/11/2026).

Dalam forum tersebut, Mahfud menekankan pentingnya menjadikan perspektif HAM sebagai bagian dari proses penyusunan produk hukum daerah. Menurutnya, regulasi yang dibuat pemerintah daerah harus memberikan perlindungan dan menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat.

“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud Masuara.

Ia menyampaikan, DPRD Sulteng berkomitmen menghasilkan produk hukum daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat.

Rapat tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, serta dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.

Melalui analisis dan evaluasi tersebut, setiap rancangan regulasi diharapkan dapat disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap pemenuhan hak masyarakat.

Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu memberikan perlindungan secara setara bagi seluruh warga.