Political Rebirth: Pelajaran dari Perjalanan Politik Gibran
Oleh: Salihudin
Politik adalah arena yang keras. Hari ini seseorang dipuja, besok dicerca. Hari ini berada di puncak kekuasaan, besok bisa kehilangan segalanya. Namun, politik juga memiliki keunikan: seseorang bisa mati secara politik, kemudian bangkit kembali. Fenomena ini dikenal sebagai political comeback. Saya lebih tertarik menyebutnya political rebirth, yakni kelahiran kembali secara politik.
Sejarah mencatat banyak tokoh yang mengalami kebangkitan politik setelah kekalahan. Winston Churchill kembali menjadi Perdana Menteri Inggris setelah kehilangan kekuasaan. Richard Nixon berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat pada 1968 setelah dua kali mengalami kekalahan politik. Di Indonesia, Prabowo Subianto juga membuktikan bahwa kekalahan dalam kontestasi politik bukan akhir perjalanan. Setelah kalah pada 2009, 2014, dan 2019, ia akhirnya terpilih menjadi Presiden pada 2024.
Dari sejarah tersebut, kita belajar bahwa kekalahan tidak selalu mengakhiri karier politik seseorang. Sebaliknya, kemenangan juga tidak menjamin kekuasaan akan bertahan selamanya.
Gibran dan Jalan Menuju Kekuasaan
Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menarik untuk dikaji. Dalam usia relatif muda, ia berhasil menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, proses menuju jabatan tersebut tidak terlepas dari kontroversi mengenai etika, kepatutan, dan integritas.
Publik masih mengingat polemik batas usia calon wakil presiden pada 2023. Saat itu, Gibran berusia 36 tahun, sementara ketentuan mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Kontroversi semakin besar karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
Putusan tersebut tetap berlaku secara hukum, tetapi persoalan etikanya meninggalkan pertanyaan besar mengenai independensi lembaga peradilan dan konflik kepentingan.
Selain itu, posisi politik Joko Widodo sebagai Presiden ketika itu menjadi faktor penting dalam perjalanan Gibran. Pengaruh keluarga, jaringan politik, dan dukungan kekuasaan memberikan keuntungan besar dalam proses pencalonannya.
Persoalan ini mengingatkan kita bahwa demokrasi seharusnya memberikan kesempatan yang adil kepada setiap warga negara, bukan menjadikan hubungan keluarga sebagai jalan pintas menuju kekuasaan.
Legalitas dan Moralitas Politik
Kontroversi dokumen pendidikan Gibran turut menambah perdebatan. Persoalan penyetaraan pendidikan luar negeri tersebut kemudian menjadi objek pemeriksaan hukum dan administrasi.
Namun, putusan mengenai tidak ditemukannya bukti kelulusan yang meyakinkan tidak otomatis membuktikan bahwa Gibran melakukan pemalsuan. Pembatalan surat penyetaraan tetap harus dipahami sebagai persoalan administrasi yang serius.
Di sini kita perlu membedakan legalitas dan legitimasi moral. Sesuatu yang dimungkinkan melalui prosedur hukum belum tentu memenuhi standar kepatutan masyarakat.
Demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan prosedur pemilihan. Demokrasi juga membutuhkan kejujuran, integritas, transparansi, dan kepercayaan publik.
Karena itu, persoalan ini bukan semata-mata tentang Gibran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab partai politik, penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, dan seluruh institusi negara.
Jabatan dan Kapasitas Kepemimpinan
Jabatan tinggi tidak otomatis membuktikan seseorang memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai.
Saya sering memperhatikan penampilan Gibran dalam sejumlah dialog publik. Jawabannya terkadang singkat dan minim elaborasi. Tentu, seseorang tidak harus berbicara panjang untuk dianggap cerdas. Namun, seorang pemimpin nasional harus mampu menjelaskan persoalan secara jernih dan substantif.
Pemimpin tidak cukup hanya hadir di pasar, menyapa pedagang, menanyakan harga kebutuhan pokok, atau membagikan bantuan. Kedekatan dengan rakyat memang penting, tetapi pemimpin juga harus memahami akar persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan daerah.
Pendidikan dalam konteks kepemimpinan bukan sekadar persoalan ijazah. Lebih dari itu, pendidikan harus membentuk kemampuan berpikir kritis, memahami masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan.
Bukan berarti setiap pemimpin harus memiliki gelar akademik tinggi. Pak Harto, misalnya, hanya mengenyam pendidikan sekolah rakyat, tetapi memiliki pemahaman substantif mengenai persoalan rakyat dan bangsa. Hal penting yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah kemauan untuk terus belajar.
Bahaya Politik Keluarga dan Lemahnya Meritokrasi
Politik keluarga bukan hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat mengenal keluarga Kennedy dan Bush, sedangkan India memiliki keluarga Nehru-Gandhi. Namun, hubungan keluarga tidak seharusnya menggantikan prinsip meritokrasi.
Meritokrasi menghendaki seseorang memperoleh kesempatan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualitas yang dimiliki.
Dalam politik, prinsip ini memang tidak mudah diterapkan karena popularitas, modal, dan jaringan kekuasaan turut menentukan. Namun, semakin kuat pengaruh keluarga dalam distribusi kekuasaan, semakin besar risiko ketimpangan kesempatan politik.
Karena itu, partai politik harus memperkuat kaderisasi. Partai seharusnya menjadi tempat seseorang membangun pengalaman, menunjukkan kemampuan, dan menapaki proses kepemimpinan secara bertahap.
Jika kedekatan dengan penguasa lebih menentukan daripada kualitas kader, demokrasi hanya menjadi arena pergantian orang, bukan pergantian kualitas kepemimpinan.
Kekuasaan dan Etika Tanggung Jawab
Max Weber membedakan etika keyakinan (ethic of conviction) dan etika tanggung jawab (ethic of responsibility). Seorang politisi tidak cukup hanya meyakini bahwa tindakannya benar. Ia juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan politiknya.
Memperoleh kekuasaan melalui prosedur formal tidak berarti seluruh tanggung jawab moral telah selesai. Kritik, persoalan hukum, dan pertanyaan publik harus dijawab secara terbuka.
Demokrasi yang sehat justru tumbuh ketika kekuasaan bersedia dikoreksi. Tidak semua kritik harus dianggap permusuhan dan tidak semua persoalan hukum harus dipandang sebagai konspirasi.
Kejatuhan sebagai Sekolah Politik
Kabar mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden membawa persoalan ini ke babak baru. Namun, informasi tersebut perlu dipastikan kebenaran dan status ketatanegaraannya sebelum dijadikan dasar kesimpulan.
Kekuasaan memang bersifat sementara. Ketika seseorang berada di puncak, pujian mudah mengalir dan kesalahan terkadang dianggap kecil. Tetapi ketika kekuasaan mulai hilang, kritik semakin keras dan persoalan masa lalu kembali diperbincangkan.
Di sinilah kehilangan kekuasaan dapat menjadi sekolah politik yang berharga. Seseorang dapat belajar tentang kerendahan hati, kejujuran, persahabatan, dan batas-batas kekuasaan.
Bagi Gibran, usia yang masih muda memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperluas pengetahuan, memahami persoalan bangsa, dan membangun kapasitas tanpa harus selalu bergantung pada jabatan.
Mereka yang mengkritik tidak harus dianggap sebagai musuh permanen. Sebaliknya, dukungan juga tidak boleh membuat seseorang kehilangan kemampuan menerima kritik.
Political Rebirth dan Pelajaran bagi Bangsa
Pada akhirnya, perjalanan Gibran tidak seharusnya hanya dibaca sebagai kisah anak seorang presiden yang berhasil menjadi wakil presiden dan menghadapi kontroversi politik. Perjalanan tersebut juga menjadi refleksi mengenai kualitas demokrasi, distribusi kekuasaan, dan lemahnya sistem kelembagaan.
Ada beberapa pelajaran penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, hukum harus dijaga dari konflik kepentingan. Kedua, persyaratan pejabat publik harus diverifikasi secara cermat dan transparan. Ketiga, partai politik harus memperkuat kaderisasi dan meritokrasi. Keempat, masyarakat perlu menuntut kepemimpinan yang tidak hanya dekat dengan rakyat, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual dan gagasan. Kelima, kekuasaan harus dipahami sebagai amanah yang tidak abadi.
Di sinilah political rebirth memperoleh makna filosofisnya. Kelahiran kembali secara politik bukan sekadar keberhasilan seseorang memperoleh jabatan setelah mengalami kejatuhan. Lebih dari itu, kelahiran kembali berarti perubahan cara berpikir, perilaku, dan cara memandang kekuasaan.
Sejarah Prabowo memperlihatkan bahwa kekalahan elektoral dapat diikuti kemenangan pada kesempatan berikutnya. Namun, persoalan integritas dan legitimasi membutuhkan lebih dari sekadar strategi politik. Keduanya memerlukan pemulihan kepercayaan publik.
Bagi Indonesia, pengalaman Gibran seharusnya menjadi pembelajaran bersama. Kita tidak cukup hanya mengganti orang, tetapi juga harus memperbaiki sistem yang memungkinkan persoalan serupa terus terjadi.
Sebab, jika sistem politik tidak berubah, selalu ada kemungkinan lahirnya Gibran-Gibran lain dengan bentuk dan jalan yang berbeda.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa dan siapa yang jatuh. Sejarah juga mencatat pelajaran apa yang berhasil diambil sebuah bangsa dari seluruh peristiwa tersebut.