Rabu, 11 November 2026
Iklan

Aristan Tegaskan Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas Harus Diwujudkan dalam Pelayanan Nyata

Aristan Tegaskan Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas Harus Diwujudkan dalam Pelayanan Nyata
Foto: Istimewa

PALU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan bantuan sosial maupun sebatas program seremonial.

Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan setara dengan warga negara lainnya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan memberikan ruang yang adil bagi penyandang disabilitas.

“Persoalan disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan bantuan sosial, apalagi sebatas program seremonial. Penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan yang setara,” tegas Aristan.

Ia menilai, komitmen terhadap kesetaraan harus diwujudkan melalui langkah konkret, terutama dalam penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses dan mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Aristan menekankan, kesetaraan tidak cukup hanya tercantum dalam kebijakan atau disampaikan melalui pernyataan. Pemerintah harus memastikan implementasinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kesetaraan tidak cukup dinyatakan dalam kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan nyata,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kehadiran negara harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas tidak boleh menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan maupun kehilangan hak hanya karena kondisi yang dimiliki.

“Negara harus hadir untuk semua. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal, terpinggirkan, atau kehilangan haknya hanya karena kondisi disabilitas. Kesetaraan bukan belas kasihan, melainkan hak yang wajib dipenuhi,” pungkas Aristan.

Ia berharap, perhatian terhadap penyandang disabilitas dapat menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, sehingga tercipta lingkungan yang inklusif serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.