81 Tahun Merdeka: Jangan-Jangan yang Merdeka Hanya Mereka yang Berkuasa

Indonesia hari ini genap 81 tahun merdeka.

Merah Putih berkibar. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Para pejabat menyampaikan pidato tentang persatuan, pembangunan dan masa depan bangsa. Di berbagai tempat, masyarakat menggelar perlombaan dan perayaan.

Semuanya terlihat indah.

Tetapi di balik kemeriahan itu, ada satu pertanyaan yang seharusnya tidak boleh kita hindari:

Setelah 81 tahun merdeka, sebenarnya siapa yang paling merasakan kemerdekaan?

Pertanyaan ini bukan untuk merendahkan Indonesia. Justru sebaliknya, ini adalah pertanyaan yang lahir dari kecintaan kepada negeri ini.

Sebab kemerdekaan tidak cukup hanya diukur dari tidak adanya penjajahan asing.

Kemerdekaan seharusnya terasa ketika rakyat memiliki pekerjaan yang layak, mampu membeli kebutuhan pokok, mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik, memperoleh keadilan di hadapan hukum, serta memiliki keberanian menyampaikan kritik tanpa merasa menjadi musuh negara.

Di atas kertas, ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Bank Indonesia mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen pada triwulan I 2026 dan memproyeksikan pertumbuhan 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7 persen. (Bank Indonesia)

Tetapi angka pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Sebab rakyat tidak makan angka pertumbuhan.

Rakyat membutuhkan pekerjaan.

Rakyat membutuhkan harga yang terjangkau.

Rakyat membutuhkan kepastian hidup.

Dan rakyat ingin tahu: ketika ekonomi tumbuh, siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?

Kemerdekaan Jangan Berhenti di Pidato

Ada ironi dalam perjalanan bangsa ini.

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita memiliki bonus demografi. Kita memiliki kekayaan laut, tambang, hutan dan tanah yang luar biasa.

Namun kekayaan tersebut belum otomatis membuat seluruh rakyat hidup sejahtera.

Di sejumlah daerah, pertumbuhan ekonomi bahkan berjalan sangat cepat karena ditopang industri ekstraktif. Sulawesi Tengah, misalnya, diproyeksikan tumbuh 7,45–9,05 persen pada 2026, dengan industri pengolahan berbasis nikel serta pertambangan menjadi penopang utama. (Bank Indonesia)

Pertanyaannya sederhana:

Apakah masyarakat di sekitar pusat-pusat pertumbuhan juga ikut sejahtera?

Jika investasi tumbuh tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton, maka kita perlu bertanya kembali tentang arti pembangunan.

Jika sumber daya alam diambil dari tanah daerah tetapi manfaat terbesarnya tidak dirasakan masyarakat setempat, maka persoalannya bukan sekadar ekonomi.

Itu adalah persoalan keadilan.

Rakyat Tidak Membutuhkan Pemerintah yang Kebal Kritik

Indonesia juga harus belajar bahwa mencintai negara tidak sama dengan selalu memuji pemerintah.

Justru negara demokrasi membutuhkan kritik.

Pemerintah bisa benar, tetapi juga bisa salah. Kebijakan bisa berhasil, tetapi juga bisa gagal. Program besar bisa membawa manfaat, tetapi juga harus diawasi agar tidak berubah menjadi pemborosan atau ladang kepentingan kelompok tertentu.

Karena itu, kritik bukan pengkhianatan.

Kritik adalah bentuk kepedulian.

Yang berbahaya bagi bangsa bukan rakyat yang bertanya.

Yang berbahaya adalah ketika rakyat sudah tidak peduli lagi.

Pada momentum 81 tahun kemerdekaan, pemerintah dan seluruh elite politik semestinya tidak hanya bertanya apakah pembangunan berjalan, tetapi juga apakah rakyat merasa didengar.

Sebab demokrasi tanpa ruang kritik hanya akan melahirkan kekuasaan yang nyaman dengan dirinya sendiri.

Jangan Sampai Kemerdekaan Hanya Milik Elite

Kita sering mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

Namun demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu lima tahunan.

Demokrasi harus hadir ketika rakyat berhadapan dengan birokrasi. Ketika pekerja menuntut haknya. Ketika masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah. Ketika warga memperjuangkan lingkungannya. Ketika mahasiswa menyampaikan kritik. Ketika jurnalis menjalankan fungsi kontrol sosial.

Negara tidak boleh alergi terhadap suara rakyat.

Sebab kekuasaan dalam negara demokrasi pada hakikatnya bukan milik pejabat.

Kekuasaan adalah titipan rakyat.

Karena itu, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan tersebut.

81 Tahun Merdeka, Masih Ada yang Harus Diperjuangkan

Kemerdekaan Indonesia belum selesai.

Bukan karena bangsa ini gagal, tetapi karena cita-cita kemerdekaan memang jauh lebih besar daripada sekadar terbebas dari penjajahan.

Kita masih harus memperjuangkan keadilan.

Kita masih harus melawan korupsi.

Kita masih harus memperbaiki pendidikan.

Kita masih harus menciptakan lapangan pekerjaan.

Kita masih harus memperkuat pelayanan kesehatan.

Kita masih harus memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat.

Dan kita masih harus memastikan kekayaan alam benar-benar menjadi sumber kesejahteraan rakyat.

Itulah pekerjaan rumah Indonesia setelah 81 tahun merdeka.

Jangan sampai setiap 17 Agustus kita terlalu sibuk meneriakkan kata “Merdeka!”, tetapi lupa bertanya apakah rakyat kecil benar-benar merasa merdeka.

Karena bagi rakyat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kemerdekaan belum sepenuhnya hadir.

Bagi keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak, kemerdekaan belum sepenuhnya hadir.

Bagi masyarakat yang takut berhadapan dengan hukum karena merasa tidak punya kekuatan, kemerdekaan belum sepenuhnya hadir.

Dan bagi rakyat yang merasa kekayaan negeri ini tidak pernah benar-benar menjadi miliknya, kemerdekaan juga masih menjadi janji.

81 tahun sudah Indonesia merdeka.

Kini saatnya berhenti mengukur kemerdekaan dari kemeriahan upacara.

Ukur kemerdekaan dari wajah rakyat.

Jika rakyat semakin sejahtera, hukum semakin adil, pendidikan semakin berkualitas, pekerjaan semakin tersedia, kritik semakin dihargai, dan kekayaan negara semakin dirasakan masyarakat, maka kita sedang berjalan menuju kemerdekaan yang sesungguhnya.

Tetapi jika yang tumbuh hanya kekuasaan, sementara rakyat terus diminta bersabar, maka kita harus berani mengatakan:

Ada yang belum selesai dari kemerdekaan Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan. Merdeka adalah ketika rakyat tidak lagi merasa menjadi penonton di negeri sendiri.